Dedi Mulyadi Angkat Bicara Soal Kisruh Bupati dan Wabup Tasikmalaya

Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghormati keputusan Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, yang melaporkan Wakil Bupati Cecep Nurul Yakin ke pihak berwajib atas dugaan pemalsuan dokumen resmi. Dugaan tersebut mencakup penggunaan kop surat dan stempel bupati dalam surat-surat yang ditujukan kepada para camat dan kepala desa.

Menurut Dedi, karena kasus ini sudah masuk ranah hukum, maka penyelesaiannya pun diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. “Kalau sudah pelaporan, ya sudah masuk aspek hukum. Kita ikuti saja mekanisme yang berjalan,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (12/4/2025), usai menghadiri kegiatan di Gedung Paguyuban Pasundan, Kota Bandung.

Meski demikian, Dedi memastikan persoalan hukum ini tidak akan memengaruhi jalannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang dijadwalkan berlangsung pada 19 April 2025. Ia menegaskan bahwa proses demokrasi tersebut tetap berjalan sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Nggak lah. Itu dua hal berbeda. Pelaporan hukum tidak berkaitan dengan keuangan pembiayaan PSU. Jadi nggak ada problem,” kata Dedi menegaskan.

Dedi juga menyebutkan bahwa Pemprov Jawa Barat telah menyiapkan anggaran untuk menanggung separuh dari total biaya pelaksanaan PSU yang diperkirakan mencapai Rp43 miliar. “Yang dari provinsi, saya cek, sudah siap dananya,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Ade Sugianto melalui kuasa hukumnya mengklaim ada sekitar 30 surat yang dipalsukan oleh wakilnya. Dokumen tersebut diduga merugikan keuangan negara masing-masing sebesar Rp15 juta hingga Rp20 juta, khususnya terkait perjalanan dinas bersama camat dan kepala desa.

“Ini berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat sesuai Pasal 263 KUHP. Termasuk penggunaan kop surat dan stempel bupati tanpa izin resmi. Jika terbukti, ancamannya bisa enam tahun penjara,” jelas Bambang Lesmana, kuasa hukum Bupati Ade, saat memberikan keterangan di Polres Tasikmalaya.